Pemkab Sidoarjo Genjot Digitalisasi Layanan Publik untuk Tingkatkan PAD
TAJUK SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mengoptimalkan digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempercepat pembangunan daerah.
Upaya ini ditandai dengan peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) yang mencapai 99,3 persen pada tahun 2024, naik dari 98,3 persen pada tahun sebelumnya, berdasarkan data Bank Indonesia.
Bupati Sidoarjo, Subandi, dalam acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) dan Sosialisasi Literasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (13/8/2025), mengajak seluruh kepala desa dan kepala puskesmas untuk aktif mensosialisasikan sistem pembayaran non-tunai kepada masyarakat.
“Mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga layanan kesehatan, semua harus diarahkan ke sistem non-tunai. Dengan begitu, layanan publik akan lebih cepat, aman, dan risiko kebocoran anggaran bisa ditekan,” ujarnya.
Subandi juga mendorong pemanfaatan sistem QRIS di seluruh lini pemerintahan sebagai bentuk efisiensi layanan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Kemudahan transaksi digital harus dimanfaatkan. Kita tidak perlu lagi datang ke bank untuk pembayaran. QRIS sudah cukup untuk mempermudah dan mempercepat layanan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Subandi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi penggunaan anggaran di tingkat desa. Ia mengingatkan seluruh perangkat desa agar transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.
“Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Seluruh kepala desa harus memastikan regulasi berjalan dengan benar, sehingga peningkatan PAD dapat dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga berdampak positif bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Senada dengan itu, Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ridzky Prihadi, menyampaikan, literasi keuangan menjadi fondasi utama dalam mendukung transformasi digital di sektor ekonomi dan keuangan.
“Digitalisasi tanpa literasi yang memadai bisa menimbulkan kesenjangan. Karena itu, BI mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha agar masyarakat memahami manfaat, keamanan, dan tata kelola keuangan digital,” jelas Ridzky.(Ida)