Temui Aksi Demonstrasi Warga Wabula 1, Bupati Buton Janji Fasilitasi Penyelesaian Program PTSL
TAJUK BUTON – Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., turun langsung menemui massa aksi dari Desa Wabula 1 yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton, Selasa (8/4/2025).
Aksi tersebut diikuti puluhan warga, mayoritas emak-emak, yang menuntut kelanjutan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa mereka.
Kedatangan Bupati disambut antusias oleh para demonstran. Dalam dialog terbuka, warga menyampaikan aspirasi agar pemerintah membantu menyelesaikan persoalan yang selama ini menghambat proses sertifikasi lahan milik ratusan warga Wabula 1.
“Saya minta agar warga tetap tenang. Pemerintah daerah akan membantu menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Saya akan coba menjadi penengah,” ujar Bupati Buton saat berdialog dengan massa.
Saat ditanya langsung apakah seluruh warga bersedia mengikuti program PTSL, para peserta aksi dengan kompak menjawab, “Mau!” Seruan itu mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.
Menurut Bupati, keinginan warga untuk memiliki sertifikat tanah adalah hal yang sangat positif dan sejalan dengan semangat pemerintah pusat melalui program PTSL.
Dia pun mengungkapkan, kuota PTSL yang tersedia di wilayah tersebut masih mencakup sekitar 40 bidang tanah.
“Aspirasi dari masyarakat ini spiritnya sangat baik. Saya akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk saat ini, saya harap ibu-ibu tetap tenang. Apalagi ini masih suasana lebaran, dan Kepala Kantor Pertanahan sedang melakukan silaturahmi dengan Kakanwil di provinsi. Jadi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam mendukung penuh program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, salah satunya melalui pelaksanaan PTSL.
“Segala hal yang berkaitan dengan kepastian hukum, apalagi terkait tanah, harus dijalankan secara hati-hati dan terstruktur. Saya akan mengatur waktu untuk mempertemukan pihak BPN dan warga agar kita bisa duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini,” ujar Alvin yang juga menjabat sebagai Ketua KNPI Sultra.(Ariadin)
