Pemkab Sidoarjo Datangkan Alat Berat Normalisasi Afvoer Bono, PKL Lakukan Aksi Protes
TAJUK SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mulai melakukan langkah konkret dalam upaya menanggulangi banjir di Desa Pepelegi dengan mendatangkan alat berat untuk menormalisasi Afvoer Bono, Senin (14/4/2025).
Namun, proses normalisasi ini sempat mengalami kendala akibat banyaknya bangunan liar (bangli) milik pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di sempadan sungai tersebut.
Para PKL yang telah lama berjualan di lokasi tersebut menolak untuk ditertibkan. Mereka membentangkan spanduk penolakan dan bahkan melakukan aksi bakar ban di tengah jalan Pepelegi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penertiban.
Situasi memanas, namun akhirnya tercapai kesepakatan setelah dilakukan perundingan antara Pemkab dan para pedagang.
Dalam kesepakatan tersebut, para PKL bersedia membongkar sebagian warung secara sukarela untuk memberikan akses jalan bagi alat berat yang akan melakukan pengerukan dan normalisasi sungai.
Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, turun langsung ke lokasi untuk berdialog dengan para pedagang.
Dia berjanji akan memberikan solusi yang adil dan manusiawi bagi para PKL, termasuk merelokasi mereka ke tempat yang lebih layak.
Salah satu opsi yang ditawarkan adalah relokasi ke halaman pusat perbelanjaan yang terletak di sebelah utara Afvoer Bono.
“Saya mohon diberi kesempatan untuk menata Sidoarjo ini lebih baik. Ayo bersama-sama kita tata. Kalau panjenengan ingin berdialog, monggo, kita akan fasilitasi. Saya juga nanti akan memohon kepada pihak manajemen Lotte Mart untuk memberikan lahannya karena kebetulan ada lahan yang bisa dipakai UMKM di sini,” ujar Hj. Mimik Idayana dalam dialog tersebut.
Lebih lanjut, Hj. Mimik juga menyampaikan program prioritas Pemkab Sidoarjo yakni “Program Bedah Warung”, yang bertujuan menyediakan tempat usaha yang layak bagi pelaku UMKM.
Program ini, menurutnya, sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo untuk mendukung ekonomi kerakyatan.
“Saya akan membantu memfasilitasi UMKM dengan program bedah warung. Ini adalah salah satu program unggulan. Mohon maaf kepada PKL yang sudah menempati tempat ini selama puluhan tahun, tapi tolong beri kami kesempatan untuk merelokasi. Warung di sini apakah sudah layak?” tambahnya.
Penertiban bangunan liar di sempadan Afvoer Bono merupakan bagian dari strategi Pemkab Sidoarjo dalam menangani permasalahan banjir yang kerap melanda Desa Pepelegi.
Bangunan liar di sepanjang sungai telah lama menjadi hambatan bagi alat berat yang ingin melakukan normalisasi aliran sungai.
Pemkab Sidoarjo sendiri telah melayangkan surat pemberitahuan penertiban sebanyak tiga kali kepada para PKL. Dalam surat tersebut, PKL diminta untuk membongkar sendiri bangunan mereka agar proses normalisasi dapat berjalan lancar dan efektif.(Ida)
