Bupati Sidoarjo Ungkap 5 Misi Pembangunan Daerah
TAJUK SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (30/4/2025).
Acara ini menjadi tonggak awal dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan, penyusunan RPJMD adalah amanat konstitusional yang harus dijalankan setiap kepala daerah baru.
Dia menyebut RPJMD sebagai pedoman utama untuk mewujudkan visi, misi, dan program prioritas pasangan kepemimpinan Subandi–Mimik selama masa jabatan 2025–2029.
“Visi besar kami adalah menata desa dan membangun Kabupaten Sidoarjo menjadi wilayah metropolitan yang eksklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Bupati Subandi.
Lebih lanjut, Subandi menyampaikan lima misi utama pembangunan daerah yang menjadi fondasi RPJMD,
“Diantaranya, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas dan berakhlak. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berpihak pada pelaku ekonomi lokal. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan mendukung sektor strategis. Membangun masyarakat yang tangguh, aman, dan nyaman,” ujarnya.
Selain lima misi tersebut, RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2025–2029 juga memuat delapan tujuan pembangunan, dua belas indikator tujuan, sepuluh sasaran pembangunan, serta empat puluh lima indikator sasaran.
Dokumen ini juga menetapkan lima strategi pembangunan daerah, sembilan indikator kerja utama, dan empat belas program prioritas.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam perencanaan pembangunan. Kita ingin RPJMD ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan,” tegas Subandi.
Sebelum sambutan Bupati, acara diawali dengan penandatanganan berita acara Musrenbang secara simbolis oleh Bupati Sidoarjo dan para pemangku kepentingan utama.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan OPD, lembaga vertikal, serta unsur masyarakat.(Ida)