Tuntut Pencairan Alokasi Dana Desa, Almamater Tabagsel Bakal Gelar Aksi Damai
TAJUK PADANGSIDIMPUAN – Lembaga Aliansi Mahasiswa Maju dan Terintegrasi (Almamater) berencana melakukan aksi damai dalam bentuk ujuk rasa terkait alokasi dana desa tahun 2021 dan 2022. Aksi ini direncanakan akan dilaksanakan di depan kantor Inspektorat dan kantor Wali Kota Padangsidimpuan pada Rabu, 3 Januari 2024.
Ketua Almamater, Didi Santoso, Rabu (27/12/2023) mengungkapkan, aksi tersebut merupakan respons terhadap temuan di lapangan dan laporan dari beberapa kepala desa.
Diduga terjadi tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) terkait alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidempuan.
Pelaku diduga adalah mantan kepala Badan Keuangan Daerah Padangsidimpuan tahun 2021-2022, yang saat ini menjabat sebagai kepala Inspektur Inspektorat.
Menurut Didi Santoso, hasil investigasi Almamater menunjukkan adanya dugaan alokasi dana desa pada tahun 2021 dan 2022 tidak dicairkan dengan benar.
Besaran alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 49.681.511.537 dan tahun 2022 sebesar Rp. 48.682.868.200.
“Dugaan kami, Kaban Bakeuda saat itu yang kini menjabat sebagai inspektur inspektorat, sengaja tidak mencairkan dana operasional pemerintahan desa pada tahun 2021 dan 2022,” ujar Didi Santoso.
Lebih lanjut, tindakan ini diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini disebut dapat menghambat pembangunan desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.
Almamater berharap aksi damai ini dapat menjadi momentum untuk menuntut pencairan dana desa yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memastikan transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana desa.
Aksi ini diharapkan dapat mendorong pihak terkait untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang telah berdampak pada pembangunan desa.(Stevenson)
