Dugaan Korupsi Libatkan Ketua PKK Tapanuli Selatan Disorot
TAJUK TAPANULI SELATAN – Dua gelombang aksi unjuk rasa, Kamis (30/11/2023) lalu di perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan di Sipirok menyoroti dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Ketua Tim Penggerak PKK, inisial R.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Maju Terintegrasi (ALMAMATER), dan Lembaga Informasi Rakyat (LiRA) Tabagsel, mengungkapkan keprihatinan mereka terkait dugaan korupsi pelatihan dan pengadaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di 212 desa pada tahun anggaran 2022.
Di kantor Bupati Tapsel, massa ALMAMATER membawa dua spanduk dengan gambar Ketua PKK Tapsel, sementara massa LiRA Tabagsel membawa replika rudal scot dengan tulisan huruf besar “UCINSITAPPAUL.” Tulisan ini diinterpretasikan sebagai sindiran kepada sosok yang diduga memiliki pengaruh di Pemkab Tapsel, meskipun bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Koordinator Aksi Didik Santoso dari ALMAMATER menyampaikan tuntutan agar aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa Ketua Tim Penggerak PKK, R, serta Ketua APDESI, HB, yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi Dana Desa untuk pelatihan dan pengadaan TOGA di seluruh desa pada tahun anggaran 2022.
“Kami mendesak Kejari Tapsel segera memeriksa Ketua TP PKK, Ketua APDESI, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, MY, yang diduga melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN,” teriak Didik Santoso.
ALMAMATER juga mengungkapkan temuan hasil penelusuran dan investigasinya terkait dugaan korupsi tersebut. Dana yang dicairkan untuk pelatihan tanaman TOGA sebesar Rp.10 juta per desa selama 2 hari 3 malam di Tebing Tinggi, Sumatera Utara.
Sementara itu, untuk pengadaan tanaman TOGA juga sebesar Rp.10 juta per desa. Namun, pengadaan ini diduga tidak terealisasi penuh, meskipun anggarannya sudah dicairkan 100 persen. Dugaan keterlibatan Ketua Tim Penggerak PKK adalah menitipkan anggaran pelatihan dan pengadaan TOGA di seluruh APBDesa dengan koordinasi Ketua APDESI dan seizin Kadis PMD Tapsel.
Menurut informasi yang diterima ALMAMATER, pelatihan dan pengadaan TOGA melibatkan PT. S, sebuah perusahaan besar di Tebing Tinggi, yang diduga diperantarai oleh orang dekat Ketua TP PKK Tapsel.
LiRA Tabagsel, yang melakukan aksi di kantor DPRD Tapsel, juga menyoroti dugaan korupsi tanaman obat keluarga yang melibatkan Ketua TP PKK.
Mereka juga mencatat berbagai dugaan korupsi dan pengutipan uang untuk program di Pemkab Tapsel, seperti pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL), kesalahan dalam penganggaran proyek pokok pikiran masyarakat, proyek yang berjalan tanpa pengumuman di LPSE, pemindahan bukuan dari rekening Dinas Pendidikan ke rekening pribadi Kepala Dinas Pendidikan, hingga dugaan paktek oligarki di lingkungan Pemkab Tapsel.
Aksi unjuk rasa ini menunjukkan keprihatinan dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan integritas di lingkungan pemerintahan.
Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan diharapkan segera mengambil langkah untuk menyelidiki dugaan korupsi yang disoroti oleh massa aksi.(Stevenson)