Kawal Suara Rakyat Jakarta Gelar FGD Bertajuk Politik Dinasti untuk Siapa

TAJUK JAKARTA – Organisasi non-pemerintah “Kawal Suara Rakyat Jakarta” menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Politik Dinasti untuk Siapa” di Antikopi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Jumat (24/11/2023). Acara ini dihadiri oleh dua narasumber dan puluhan mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi.

Narasumber pertama adalah Akbar Jihad, seorang akademisi dan pengamat demokrasi Jakarta, sedangkan narasumber kedua adalah Dham Romadhon, seorang pengamat politik dan hukum Jakarta.

Moderator memulai diskusi dengan membahas esensi politik dinasti, yang melibatkan keluarga dalam mempertahankan kekuasaan.

Menurut, Akbar Jihad, politik dinasti di Indonesia telah ada sejak era Orde Baru hingga saat ini. Fenomena ini semakin meningkat, baik di tingkat daerah maupun pusat, dan menimbulkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik.

Dalam paparannya, Akbar Jihad menjelaskan bahwa politik dinasti merugikan prinsip dasar demokrasi yang sejati, yaitu kekuasaan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat.

“Politik dinasti juga menghambat partisipasi masyarakat karena terbatasnya peluang bagi mereka yang bukan bagian dari keluarga politik untuk terlibat dalam proses politik,” ujar Akbar.

Sementara itu, Narasumber kedua, Dham Romadhon, mengatakan, dinasti politik terbentuk karena adanya jaringan kekuasaan yang kuat di suatu daerah.

“Saat jaringan tersebut mendukung keluarga politik yang berkuasa, munculnya dinasti politik menjadi tak terhindarkan. Hal ini menciptakan tantangan dalam menjaga keadilan dan demokrasi yang sehat,” ujar Dham.

Dalam sesi tanya jawab, peserta FGD aktif bertanya tentang realitas politik dinasti di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Dham Romadhon memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana jaringan kekuasaan dapat memengaruhi pembentukan dinasti politik.

FGD ini diakhiri dengan harapan agar masyarakat terus mengawal dan memahami dampak politik dinasti terhadap demokrasi. Kawal Suara Rakyat Jakarta berkomitmen untuk terus mengadakan forum seperti ini guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia.(Stevenson)