Tajuk.News, KOTAMOBAGU – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kotamobagu, merancang sebuah Aplikasi Sistem Penanganan Anak Tidak Sekolah (Sipantas) untuk mendeteksi anak putus sekolah.
Sekretaris Disdik Kotamobagu, Rastono Sumardi, Kamis (12/03/20) mengatakan, Sipantas ini rencananya akan dilauncing pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Agustus mendatang. Dan juga telah diikutsertakan dalam lomba Innovative Government Award (IGA).
“Sipantas ini berfungsi untuk mendeteksi anak-anak usia sekolah, 6 sampai 18 tahun di Kotamobagu, untuk didata, diverifikasi dan dicari sebab-sebabnya, kenapa anak tersebut putus sekolah. Nantinya dalam menjalankan program Sipantas ini, Disdik akan merekrut relawan untuk mendata anak yang putus sekolah, Sehingga jika ada masyarakat, siapa saja, yang ingin menjadi relawan, bisa turut berpartisipasi,” ujarnya.
Dia juga menambahkan, Sipantas merupakan salah satu bentuk fleksibelitas pemerintah dalam mengikuti perkembangan digital, dari segi pemanfaatan, dan juga untuk mewujudkan Kotamobagu menuju Smart City.
“Ini juga untuk memudahkan pemerintah bekerja. Masyarakat, siapa saja bisa melaporkan keberadaan anak-anak wajib sekolah yang ada di sekelilingnya. Pendataan ini berbasis online, bisa bersumber dari para relawan. Dari laporan ini kemudian, Disdik akan melakukan upaya pendampingan, agar anak ini bisa ditindaklanjuti, dalam hal mendapatkan pendidikan, baik formal pun informal,” tambahnya.
Untuk pengerjaan dan operasional aplikasi ini bersumber dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD), dan berkolaborasi dengan instansi terkait. Secara teknis, pengolaan server dan lainnya akan dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kotamobagu.
“Kita verifikasi lagi, apa yang menjadi penyebab. Apakah karena faktor ekonomi, akan kita dorong untuk diaktifkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), PKH, Anak Asuh, atau program lain, yang bisa membantu. Ini untuk anak layak sekolah, jika tidak, kita bisa usulkan dalam program paket A, B, C untuk kemudian tetap mendapatkan pendidikan informal. Lagi pula, program ini resmi, setara, dan ijazahnya juga bisa digunakan untuk kehidupan lebih baik,” jelasnya.
Dia berharap, dengan adanya program ini, angka kemiskinan dan buta huruf di Kotamobagu bisa diatasi, sehingga, bisa membawa Kotamobagu menjadi kota yang lebih baik lagi.
“Tentu semua orang menginginkan yang terbaik. Tidak ada yang ingin buta huruf, ini yang harus didukung agar bisa membangun sumber daya manusia yang lebih baik,” tutupnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Kohati HMI Bolmong, Miranty Manangin, mengapresiasi bagian ini sebagai misi kemanusian dan upaya mendorong penerapan keterbukaan informasi publik juga pengikutsertaan dalam perkembangan dunia digital.
“Saya dan teman-teman akan bergabung menjadi relawan data, jika memang diperlukan. Bukankah ini baik, untuk mendorong turut mewujudkan Kotamobagu menuju Smart City. Terlepas juga dari misi pemberantasan buta huruf,” ujarnya.