Wali Kota Kotamobagu Paparkan Potensi Pengembangan Kopi dan Kewirausahaan Pemuda
Tajuk.News, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara, memaparkan potensi pengembangan kopi dan Kewirausahaan Pemuda Kota Kotamobagu, pada Rapat Koordinasi (Rakor), yang dilaksanakan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, di Hotel Orio Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Dalam Rakor untuk mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan terkait koordinasi kewirausahaan pemuda ini, Wali Kota menyampaikan presentase terkait keberhasilan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) untuk perekonomian melalui UMKM dan Inovasi daerah, dengan memaparkan potensi dan pengembangan kopi di Kota Kotamobagu serta peran serta pemuda dalam pengembangan kewirausahaan.
“Kami memaparkan terkait pengembangan kopi dan kewirausahaan pemuda di Kota Kotamobagu. Sistem Inovasi Daerah merupakan substansi dari pengembangan kewirausahaan di daerah. Kehadiran kami di sini diharapkan akan membawa intervensi pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait untuk pengembangan kewirausahaan pemuda. Tentu ini kegiatan lintas kementerian yang membutuhkan koordinasi, dan kami di daerah siap menindak lanjuti,” ujar wali kota.
Menurut Wali Kota Kotamobagu, kegiatan seperti penting untuk terus dilakukan dan perlu diperluas lagi terutama upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah.
“Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait ke depannya. Kami juga berharap ini tidak hanya terbatas dalam pelaksanaan rapat koordinasi, tetapi ada tindak lanjut yang konkrit untuk kami di daerah,” ucapnya.
Rakor yang hanya mengundang tiga kepala daerah di Indonesia ini, masing-masing Wali Kota Kotamobagu, Bupati Bolaang Mongondow, dan Bupati Gorontalo Utara ini, turut dihadiri peserta dari Kemenpora, Kemenkop UKM, Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemendikbud, Kementerian Ketenagakerjaaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, BPS dan BNP2TKI.